Demo tolak RUU HIP. (Foto:Pikiran Rakyat Depok)
Demo tolak RUU HIP. (Foto:Pikiran Rakyat Depok)

Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) hingga kini masih menjadi polemik.  Bahkan, untuk menolak RUU HIP, telah terjadi demo di depan gedung MPR/DPR pada Rabu (24/6/2020).  

Aksi massa itu pun sampai menuai insiden yang berujung laporan polisi.  Yakni pembakaran bendera PDI Perjuangan.  

Baca Juga : Disebut Partai PKI, Pengurus DPC PDIP Tulungagung Laporkan 3 Akun ke Polisi

Massa yang menolak menganggap RUU HIP tak memiliki urgensi dan berpotensi menimbulkan konflik ideologi.  

Sebelumnya diketahui, menurut catatan rapat Badan Legislasi, pengambilan keputusan atas penyusunan RUU HIP pada 22 April 2020 merupakan usulan DPR RI dan ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas 2020. Usulan itu dilatarbelakangi belum adanya landasan hukum yang mengatur haluan ideologi Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun, melihat polemik yang hingga kini terus bergulir, bisakah RUU HIP dibatalkan? Terkait pertanyaan itu,  pakar hukum tata negara Bivitri Susanti memberikan pendapatnya.  

Bivitri mengatakan, RUU HIP ini bisa dibatalkan oleh DPR atau presiden.  "Menurut Pasal 20 UUD 1945, proses legislasi itu melibatkan DPR maupun presiden. Sedangkan RUU itu baru berupa RUU usul inisiatif DPR. Belum ke tahap pembahasan," ujar dia. 

Bivitri juga mengatakan  saat ini DPR masih menunggu presiden mengirim surat presiden (surpres) untuk membahas RUU HIP tersebut.  

Baca Juga : DPC PDI Perjuangan Lumajang, Laporkan Pembakaran Bendera Partainya

Lebih lanjut, Bivitri mengungkapkan ada tiga cara bagaimana pembahasan RUU HIP dibatalkan. Yakni presiden tak kunjung mengirim surpres sehingga RUU itu tak dibahas.  Yang kedua, presiden mengirim surpres yang tak menginginkan adanya pembahasan.  

Ketiga yakni DPR menarik kembali RUU HIP tersebut untuk dibahas dengan syarat harus disetujui  mayoritas fraksi.  

Namun, jika presiden tak kunjung mengirim surpres yang menyatakan ketidakinginannya membahas RUU HIP, peluang melanjutkan pembahasan aturan itu akan tetap ada.