Beberapa Potret PKL sebelum diliburkan, serta sepinya Lapangan Gulun (Gambar Bawah) Kamis (25/3)
Beberapa Potret PKL sebelum diliburkan, serta sepinya Lapangan Gulun (Gambar Bawah) Kamis (25/3)

Joko, bukan nama sebenarnya, segera meringkas lapak tempat ia berjualan di sekitar Lapangan Gulun, saat mobil Dinas Diskominfo Kota Madiun melintas pada Senin (23/3/2020) lalu. 

Joko tak sendiri, beberapa rekan kerja sesama pedagang kaki lima (PKL) pun melakukan hal yang sama sembari mengeluh. 

Jelas di pendengaran mereka, imbauan yang disampaikan oleh petugas yang meminta mereka libur sementara. 

“Mohon maaf ibu, bapak untuk yang masih berjualan hari ini dijaga kebersihan warungnya, dan untuk besok dimohon untuk libur dahulu sampai batas waktu yang akan ditentukan,” tegas Kiki, petugas penyampai informasi Dinas Kominfo Kota Madiun yang bertugas, Senin lalu.

Tidak ada tindakan represif pada PKL. Hanya saja, petugas terus mengulang imbauan itu hingga para PKL selesai mengemasi barang-barang dagangan mereka. 

Tentu saja, imbauan yang menentukan nasib para PKL selama beberapa minggu ke depan itu PKL sempat menuai kontra. Namun tak ada yang bisa dilakukan selain patuh dan mengikuti arahan pemerintah.

Mereka menyadari bahwa aturan yang diberlakukan secara nasional itu untuk menekan potensi persebaran virus Corona, penyebab penyakit Covid-19. Terlebih, sudah ada empat pasien positif Covid-19 yang menjalani perawatan di RSUD dr Soedono, Madiun. 

Di sisi lain, berjualan di pusat-pusat keramaian merupakan mata pencaharian utama para PKL, seperti Joko. Yang mereka pikirkan setelah mengemas barang adalah bagaimana nasib keluarga nantinya, bagaimana angsuran kredit terpenuhi bulan ini, bagaimana jika ada keperluan mendadak yang harus tercukupi.

Pantauan MadiunTIMES pagi hari ini, Kamis (26/3/2020) di beberapa tempat umum seperti Lapangan Gulun, Bundaran Serayu, Alun-Alun Kota Madiun dan beberapa tempat nongkrong tampak sepi dari pengunjung dan PKL.

PKL benar-benar patuh, tak berani menggelar lapaknya. Jika coba-coba dan ketahuan personel Satpol PP, mereka pasti diminta segera pulang.

Wartawan MadiunTIMES berhasil mendapat pengakuan Joko, salah seorang PKL yang nganggur semenjak diliburkan. 

"Sebenarnya setuju saja pemerintah sangat tanggap, tapi ya gimana saya pedagang tiap hari makan ya hasil dari dagang ini," tuturnya.

Meski demikian, pria 45 tahun itu cemas akan kondisi keuangannya yang tidak memungkinkan untuk bertahan lebih dari seminggu tanpa berjualan.

"Kalo nggak dagang, mau makan hari ini memang bisa. Tapi satu atau dua minggu ke depan apa ya masih bisa, mau ngutang tetangga ya kita punya permasalahan yang sama," ujar Joko. 

Keluhan serupa juga banyak muncul di media-media sosial warga Kota Madiun. Mereka juga bertanya dan menuntut solusi dari imbauan libur bagi para pedagang tersebut.

Pemkot Madiun pun menyampaikan respons terhadap keluh kesah rakyatnya, terutama para pekerja informal seperti PKL. Salah satunya dengan rencana memberikan bantuan bahan pokok atau sembako.

"Ini masih kita bicarakan. Pekerja informal yang terkena dampak dan masuk dalam daftar Program Keluarga Harapan (PKH) akan kita bantu,’’ kata Wali Kota Madiun Maidi, Selasa (24/3).

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga memberikan jawaban melalui akun Instagram resminya @jokowi.

”Pekerja harian yang kehilangan penghasilan, pengusaha mikro dan kecil yang kehilangan pasar dan omzet, dan kemungkinan para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja," tulis Jokowi. 

"Untuk itu, pemerintah mempercepat implementasi program Kartu Prakerja, sekaligus meningkatkan kompetensi serta kualitas SDM. Dengan alokasi dana Rp 10 triliun, nantinya setiap peserta Kartu Prakerja akan diberikan honor insentif Rp 1 juta per bulan selama 3-4 bulan," urainya.

Presiden Jokowi menambahkan lewat akun Twitter-nya bahwa para penerima Kartu Sembako mendapat tambahan menjadi sebesar Rp 200 ribu per keluarga yang akan di berikan selama enam bulan ke depan.